11.000 Ton Gula Petani Senilai Rp 60 Miliar Menumpuk, Anggota DPR RI Desak Solusi Pemerintah

BONDOWOSO, INewsBondowoso.id - Ribuan ton gula hasil panen petani tebu rakyat menumpuk di gudang Pabrik Gula (PG) Prajekan, Bondowoso.  Total gula yang menumpuk yaitu 11.000 ton.

Gula-gula tersebut gagal terjual dalam enam kali lelang berturut-turut. Jika dihitung berdasarkan harga pokok penjualan (HPP) lelang sebesar Rp14.500 per kilogram, nilai gula yang mangkrak itu mencapai Rp. 60 miliar.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan petani.  kondisi ini tidak hanya terjadi di Bondowoso, tetapi juga di Kabupaten Situbondo.

 
Awal panen dimulai pada bulan Mei. Namun, sejak enam minggu terakhir, gula hasil lelang tak kunjung laku. Biasanya, dalam satu kali lelang di PG Prajekan bisa terjual hingga 1.000 ton namun sekarang nihil.

Salah satu penyebab utama dari macetnya penjualan gula adalah masuknya gula impor dan jenis gula lain ke pasar yang tidak melalui mekanisme lelang resmi petani.

Hal ini membuat persaingan harga tidak sehat, sehingga gula petani kalah bersaing.

Padahal, dari sisi produksi, tahun ini sebenarnya cukup menggembirakan. Rendemen tebu (jumlah gula yang dihasilkan dari setiap 100 kg tebu) rata-rata mencapai 7 persen — angka yang cukup baik untuk ukuran petani rakyat.

Petani Tercekik, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Dampak dari tidak lakunya gula ini sudah mulai dirasakan. Banyak petani kini kesulitan untuk membayar upah tenaga kerja, biaya operasional, dan mempersiapkan modal tanam untuk musim berikutnya.

Sebagai jalan keluar sementara, sebagian petani terpaksa mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan stok gula yang menumpuk di gudang.

Namun, skema pinjaman ini dianggap hanya solusi jangka pendek yang membebani. Bunga bank terus berjalan, sementara gula belum juga laku dijual.

“Kalau begini terus, kami petani bisa kolaps. Pemerintah harus segera bertindak menyerap gula petani," ungkap Samsul Tahar, Seorang Petani Tebu Asal Tegalampel.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PG Prajekan.

Sidak ini dilakukan setelah menggelar audiensi bersama Puluhan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Audiensi tersebut membahas keluhan para petani tebu terkait ketidakmampuan Gula Kristal Putih (GKP) bersaing dengan Gula Kristal Rafinasi (GKR).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyerapan gula petani tersebut.

Pihaknya menegaskan, petani tetap berkomitmen menjual gula sesuai harga patokan pemerintah (HPP) Rp. 14.500.

Nasim berharap pemerintah, presiden, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan segera menemukan formulasi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami sudah menyerap aspirasi para petani tebu dari Situbondo dan Bondowoso. Stok tebu yang sudah jadi gula sekarang memenuhi gudang, nilainya ratusan miliar rupiah dan dana itu mengendap. Petani ada yang sampai menjual aset atau meminjam ke bank dengan bunga tinggi.  Kami di Komisi VI akan mengusulkan agenda rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan, BUMN, Danantara, dan pihak terkait untuk membahas regulasi gula rafinasi," tegas Nasim Khan.

Sementara itu  Koordinator Wilayah  Region IV Jawa Timur SGN, Mulyono, menambahkan bahwa secara kasat mata perbedaan gula kristal putih dan gula rafinasi cukup jelas.

“Gula rafinasi bijinya lebih halus dan putih sekali. Peruntukannya memang untuk industri, bukan konsumsi langsung,” ucapnya.

Jika pemerintah tidak segera turun tangan, bukan hanya petani yang rugi, tetapi juga keberlangsungan industri tebu rakyat bisa terancam.

Penyerapan oleh pemerintah, regulasi tegas terhadap gula impor, serta kebijakan harga yang adil mutlak diperlukan agar para petani tidak terus menjadi korban dalam lingkaran ketidakpastian.

Editor : Riski Amirul Ahmad