Konflik Lahan Ijen Petani vs PTPN, Pemerintah dan DPR RI Tegaskan Komitmen Lindungi Petani

BONDOWOSO, INewsBondowoso.id - Pemerintah Bondowoso terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan konflik pengelolaan lahan antara masyarakat petani dengan pihak Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kecamatan Ijen.

Upaya serius dilakukan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat, khususnya petani, tetap menjadi prioritas utama.

Persoalan ini bahkan telah menjadi perhatian Komisi VI DPR RI yang secara langsung membahasnya bersama pihak PTPN dalam rapat resmi.

Tidak menunggu lama, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil III Jawa Timur, Nasim Khan, langsung bergerak cepat dengan memanggil pihak PTPN dan memfasilitasi mediasi bersama FORKOPIMDA Bondowoso.

Nasim Khan menegaskan bahwa persoalan lahan di Ijen harus ditangani secara bijak, adil, dan tanpa merugikan petani.

“Penyelesaian masalah harus dilakukan secara tabayyun, sabar, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dengan cara represif,” tegasnya.

Nasim menambahkan bahwa suara dan aspirasi masyarakat Ijen harus benar-benar didengar. Para petani, katanya, memiliki hak untuk tetap bertani di lahan yang selama ini mereka kelola.

“PTPN harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani karena kepentingan korporasi semata,” jelasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Nasim juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi.

Pemerintah berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan ini.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar solusi yang dihasilkan bersifat win-win dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Sebelumnya, warga Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, sempat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh dugaan rencana tukar guling lahan oleh pihak PTPN.

Ketegangan sempat terjadi antara warga dan aparat keamanan. Namun, pemerintah daerah langsung merespons cepat dengan menginisiasi mediasi dan forum musyawarah terbuka.

Langkah-langkah strategis yang kini dilakukan pemerintah menandai adanya itikad baik untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan keadilan sosial dan keamanan bersama.

Editor : Riski Amirul Ahmad