Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga sudah melakukan fungsinya untuk mengamankan data pemerintah.
"Kalaupun itu bisa masuk, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja," klaimnya.
Kata Heru, seluruh pihak terkait sudah menggelar rapat untuk mengantisipasi adanya serangan hacker.
Menyikapi dugaan kebocoran data pemerintah, pengamanan siber lebih diperkuat.
"Sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan siber," tutur dia.
Sebelumnya, isu kebocoran data negara ini ramai dibahas netizen.
Hal itu terjadi setelah hacker Bjorka mengklaim telah mempunyai surat-surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi. Kabar ini ramai dibahas di Twitter.
Bahkan salah satu akun Twitter memposting tangkapan layar dari sebuah forum internet.
Dalam screenshot tersebut, ditampilkan akun bernama Bjorka yang mengklaim mempunyai surat dan dokumen untuk Presiden sejak tahun 2019 hingga 2021.
Editor : Taufik Hidayat