Harga Minyakita Melonjak di Daerah, Anggota DPR RI Minta Pemerintah Jangan Gegabah

JAKARTA, INewsBondowoso.id - Pemerintah berencana akan merevisi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita.

Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk menyesuaikan tekanan biaya produksi justru dinilai berpotensi menimbulkan efek domino.

Yaitu harga melambung tak terkendali hingga membuka celah praktik penimbunan di lapangan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan bahwa kondisi harga saat ini saja sudah menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan.

Dengan HET yang masih berada di angka Rp15.700 per liter, harga Minyakita di sejumlah daerah justru telah melampaui batas tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per 4 Mei 2026, rata-rata harga nasional mencapai Rp15.915 per liter.

Bahkan, di beberapa wilayah lonjakannya jauh lebih tinggi hingga menembus Rp20 ribu, sementara Cirebon mencapai Rp21 ribu per liter.

“Dengan HET yang sekarang saja harga sudah melampaui, apalagi jika dinaikkan tanpa pengawasan ketat. Ini berisiko membuat harga semakin liar dan sulit dikendalikan,” tegas Nasim Khan.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebelumnya menyebut bahwa rencana kenaikan HET dipicu oleh meningkatnya harga crude palm oil (CPO) serta biaya produksi, bukan akibat kebijakan biodiesel.

Namun, bagi Nasim, alasan tersebut tidak cukup untuk mengabaikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Menurutnya, Minyakita bukan sekadar komoditas biasa, melainkan kebutuhan pokok yang menyangkut ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Karena itu, setiap kebijakan harga harus disertai langkah pengawasan yang nyata dan terukur.


“Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk menimbun barang demi keuntungan pribadi. Pemerintah harus hadir langsung di lapangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” ujarnya.

Karena itu, Nasim Khan mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif, seperti skema subsidi atau kebijakan khusus yang dapat menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus melindungi UMKM.

“Minyakita seharusnya menjadi solusi bagi rakyat kecil, bukan malah menjadi beban. Pemerintah perlu memastikan harga tetap terjangkau agar masyarakat dan pelaku UMKM bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi,” pungkasnya.

Editor : Riski Amirul Ahmad