Perlindungan Kesehatan Warga Merata, Bondowoso Raih Pengakuan BPJS Kesehatan

BONDOWOSO, INewsBondowoso.id - 
Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan kembali mendapat pengakuan nasional.


Melalui ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, Pemkab Bondowoso dinilai sukses mewujudkan cakupan semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, sebagai representasi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.


Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang digelar oleh BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Dengan tercapainya UHC, masyarakat Bondowoso tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap biaya berobat. Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan daerah, dan keberhasilan ini lahir dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan," tegas Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid.


Ajang ini sekaligus menjadi refleksi keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian UHC bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata hadirnya negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Program JKN merupakan instrumen negara untuk memastikan hak dasar masyarakat atas perlindungan kesehatan dapat terpenuhi. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah daerah,” ujar Ghufron.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.

Angka tersebut bahkan melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Menurut Ghufron, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” tegasnya.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan UHC sebagai indikator utama pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.

Program JKN menjadi tulang punggung upaya tersebut. Lebih jauh, capaian UHC terbukti membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Melalui UHC Awards 2026, pemerintah berharap seluruh daerah terpacu mempercepat pencapaian UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi Program JKN demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan sejahtera.

Editor : Riski Amirul Ahmad