JEMBER iNewsBondowoso.id – Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, secara resmi mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi permohonan pembinaan dan pengawasan khusus terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Jember.
Langkah ini ia sebut sebagai tindak lanjut komunikasi dengan KPK sejak Juni 2025. Djoko menegaskan, pengajuan surat tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Bupati.
“Ini adalah tindak lanjut kami dengan KPK pada bulan Juni lalu. Saat itu KPK menyampaikan bahwa tugas Wakil Bupati lebih banyak pada fungsi pengawasan. Maka dari itu, kami kirimkan surat resmi tidak hanya ke KPK, tetapi juga ke Gubernur dan Mendagri,” ujar Djoko, Senin (22/9/2025).
Dalam suratnya, Djoko melaporkan berbagai persoalan pemerintahan yang dinilai rawan praktik korupsi, seperti pengelolaan APBD yang tidak transparan, lemahnya tata kelola aset daerah, hingga terhambatnya koordinasi antara Wakil Bupati dan organisasi perangkat daerah.
Ia juga menyoroti masalah meritokrasi kepegawaian ASN yang berpotensi menimbulkan KKN, lemahnya fungsi inspektorat yang membuat sejumlah ASN tertekan hingga mundur, serta hak keuangan dan protokoler Wakil Bupati yang tak kunjung direalisasikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Wabup Jember.
“Benar, kami telah menerima surat dari Wakil Bupati Jember terkait pengaduan terhadap sejumlah persoalan pemerintahan. KPK akan menindaklanjuti melalui fungsi koordinasi dan supervisi,” tegasnya.
KPK memastikan langkah tersebut tidak akan ditempuh melalui penindakan hukum, melainkan pembinaan.
Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah konflik internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Editor : Riski Amirul Ahmad
Artikel Terkait
