PATI, INewsBondowoso.id - Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan nasional setelah ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026.
Penangkapan ini menjadi puncak dari serangkaian kontroversi yang selama ini menyelimuti kepemimpinannya di Kabupaten Pati.
Tim KPK mengamankan Sudewo dalam operasi di wilayah Pati dan langsung membawanya untuk diperiksa di Polres Kudus.
Juru bicara KPK mengonfirmasi bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, namun rincian bukti dan pasal yang disangkakan belum diumumkan secara detail.
Kasus OTT ini terjadi di tengah penyelidikan yang sebelumnya sudah pernah melibatkan Sudewo sebagai saksi dugaan korupsi proyek jalur kereta api, di mana ada indikasi aliran dana dari proyek tersebut kepada Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Kontroversi Pajak yang Memicu Aksi Massa
Kontroversi besar lainnya bermula pada Agustus 2025, saat Sudewo mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini diprotes keras oleh warga karena dianggap memberatkan masyarakat kecil dan tidak tepat waktu dalam kondisi ekonomi yang menantang.
Kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari publik, termasuk sejumlah demonstrasi besar yang dihadiri oleh puluhan ribu warga, yang menuntut Sudewo mundur dari jabatan.
Demonstrasi tersebut sempat berubah ricuh di beberapa titik, hingga aparat kepolisian mengeluarkan gas air mata
Menyikapi gejolak publik, Sudewo kemudian membatalkan kenaikan PBB-P2 dan berjanji akan mengakomodir aspirasi masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Pati.
Kontroversi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo , mulai dari kebijakan pajak yang memicu protes besar, kritik dari pemerintah pusat dan provinsi, hingga OTT KPK yang kini sedang berjalan menunjukkan tekanan publik dan politik yang sangat kuat terhadap kepemimpinannya.
Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan lokal, tetapi juga telah menjadi isu nasional, menggambarkan kompleksitas tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Editor : Riski Amirul Ahmad
Artikel Terkait
