Saat PKB Menyalak di Paripurna dan Menguliti Dosa Anggaran Bondowoso

BONDOWOSO, iNewsBondowoso.id - Sidang paripurna DPRD Bondowoso pada Kamis, 2 Juli 2026, sekilas berjalan harmonis. Enam fraksi berdiri bergantian di podium membawa dokumen pandangan umum atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Bupati Abdul Hamid Wahid. Namun, harmoni itu pecah saat giliran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membacakan dokumennya.

Di saat fraksi-fraksi lain memilih melempar kritik halus berbalut pujian atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang diraih Pemkab Bondowoso, PKB justru mengambil posisi sebaliknya.

Baca Juga

Ratapan dari Lereng Sanggar Bondowoso: Ibu Berpulang, Bayi Kembar Dea-Deo Mendamba Susu

Merujuk dokumen resmi yang diperoleh iNewsBondowoso.id, PKB menjadi fraksi dengan nada paling menyalak, menyodorkan sedikitnya delapan "dosa" tata kelola anggaran yang gagal dieksekusi pemerintah daerah.

Perbandingan dokumen menunjukkan betapa jinaknya catatan fraksi lain. Fraksi PPP, misalnya, memilih bermain aman dengan sekadar mengingatkan penguatan internal agar temuan BPK tak berulang.

Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra setali tiga uang; kritik mereka hanya bergerak di wilayah abu-abu seputar teknis makro seperti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menembus angka fantastis sekitar Rp145 Miliar, optimalisasi pajak daerah, hingga sindiran normatif soal pos belanja perjalanan dinas yang kedapatan melebihi standar aturan.

Baca Juga

Sembunyi di Dalam Lemari, Ular Kobra di Bondowoso Dievakuasi Petugas Damkar

Padahal, jika dibedah lebih dalam, dari total SiLPA Rp145 Miliar tersebut, terdapat dana spesifik dari Pemerintah Pusat sebesar Rp83.531.784.458,94 yang bernasib tragis mengendap di kas daerah. Dana transfer pusat yang peruntukannya sudah diatur ketat itu mandek, meliputi sisa DAU Tambahan 2025 sebesar Rp33 Miliar, DAK Non-Fisik Rp10,5 Miliar, hingga DAK Fisik Rp154 Juta.

Lebih memprihatinkan lagi, dana spesifik untuk pelayanan dasar publik ikut membeku, yakni sisa DAU Kesehatan sebesar Rp12,5 Miliar serta sisa DAU Pendidikan senilai Rp10,2 Miliar untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

Ketika fraksi lain cenderung memperlakukan angka-angka raksasa ini sebatas data statistik biasa, PKB enggan bermain di level kosmetik. Mereka langsung menusuk masuk ke urusan konkret yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga akibat mandeknya dana-dana tersebut.

Baca Juga

Angin Puting Beliung Terjang 2 Desa, 19 Rumah Warga Rusak

PKB menjadi satu-satunya fraksi yang menggedor ruang sidang soal nasib tragis ratusan siswa SD dan SMP Bondowoso yang dicoret dari kepesertaan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Penyebabnya membuat merah telinga: dinas pendidikan setempat teledor mengurus administrasi.

Bagi PKB, kelalaian ini telah merenggut kesempatan anak-anak untuk berkompetisi di tingkat nasional serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan daerah.

Fraksi ini pula yang membongkar runtuhnya proyek mercusuar pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP senilai sekitar Rp8 miliar yang gagal total dengan dalih klasik hambatan administrasi dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Kecamatan Tamanan Jemput Bola Layanan Publik, Warga Tak Perlu ke Kantor

"Pekerjaan rutin dan mendasar selalu dikorbankan dengan alasan keterbatasan waktu dan administrasi. Ini menunjukkan manajemen daerah yang kedodoran," tulis PKB tajam dalam dokumen pandangan umumnya.

Kekerasan kritik PKB berlanjut ke sektor kesehatan, ekonomi, hingga pengelolaan aset. Mereka menelanjangi mandeknya duit Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Dinas Kesehatan yang gagal dikonversi menjadi ambulans, mesin fogging, genset, alat kesehatan, hingga sarana air bersih. Alasan seperti pergantian pejabat atau gagalnya proses pengadaan dinilai tidak seharusnya mengorbankan pelayanan publik dasar.

Mereka juga yang mempermasalahkan mengendapnya dana SiLPA sebesar Rp2,8 miliar di Dinas Peternakan dan Perikanan sebuah angka yang ironis bagi daerah berbasis agraris serta mengendapnya anggaran pelatihan kerja sebesar Rp253 juta, hingga belum tuntasnya penyelesaian wanprestasi PT DGU dalam pengelolaan Wisata Alam Tasnan Baru yang menyisakan piutang retribusi Rp117 juta.

Baca Juga

DLH Bondowoso Resmi Memulai Penilaian Awal Program Adiwiyata 2025

Bahkan, proyek ecek-ecek pemeliharaan Wisma Wakil Bupati senilai Rp500 juta hanya mampu terserap 18 persen dengan dalih keterbatasan waktu.

Meski tetap menyelipkan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), isi dokumen PU PKB secara keseluruhan mendominasi jalannya evaluasi paripurna dengan analisis sebab-akibat yang gamblang.

Rapat paripurna kali ini menegaskan satu hal: ketika opini WTP dari BPK dijadikan tameng kelayakan oleh pemerintah daerah dan diaminkan lewat kritik malu-malu fraksi lainnya, PKB memilih berdiri sebagai kritikus tunggal yang menguliti realitas di lapangan.

Dokumen tersebut kini menjadi rapor merah yang memaksa Bupati Abdul Hamid Wahid memutar otak sebelum menyampaikan jawaban resmi eksekutif pada sidangparipurna pekan depan.

Editor : Riski Amirul Ahmad