Anggaran Tersisa Rp145 Miliar, Demokrat-PKS Desak Pemkab Bondowoso Percepat Serapan Anggaran

BONDOWOSO, INewsBondowoso.id - Fraksi Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera (Demokrat-PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah catatan penting dalam Pandangan Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026.

Salah satu sorotan utama fraksi tersebut adalah melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit Tahun Anggaran 2025.

Nilainya meningkat hingga 325,02 persen, dari sekitar Rp34,14 miliar menjadi Rp145,11 miliar.

Fraksi Demokrat-PKS memahami kenaikan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan belanja karena terdapat komponen SiLPA.

Namun, pemerintah daerah diminta tidak menjadikan SiLPA sebagai tumpuan untuk menutup defisit anggaran.

“Pemerintah Daerah perlu terus mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun berjalan,” tegas Ketut Yudi Kartiko, Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PKS.

Peningkatan SiLPA tersebut antara lain dipengaruhi pelampauan pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk Tambahan Penghasilan Guru (TPG) sebesar Rp33 miliar serta adanya sisa dana spesifik yang belum dapat dibelanjakan sesuai ketentuan.

Selain persoalan SiLPA, Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti realisme target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah target pendapatan mengalami penurunan, termasuk pajak daerah akibat turunnya PBJT penyedia jasa boga atau katering dan jasa perhotelan.

Fraksi Demokrat - PKS juga mendorong pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, memperbarui data wajib pajak, serta memastikan setiap penetapan target pendapatan didasarkan pada evaluasi realisasi yang terukur.

Dalam bidang kesehatan, fraksi mengapresiasi pemenuhan alat kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso serta rencana perluasan ruang ICU dari 8 menjadi 12 tempat tidur.

Fraksi juga meminta perubahan status sejumlah Puskesmas menjadi BLUD dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi kinerja keuangan, pelayanan dan tata kelola.

Fleksibilitas BLUD dinilai harus benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Meski memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi Demokrat-PKS akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Editor: Riski Amirul Ahmad