Meski Raih WTP ke-12, Fraksi Demokrat PKS Nilai Pengelolaan APBD Bondowoso Masih Bermasalah

BONDOWOSO, INewsBondowoso.id -  Fraksi Demokrat - Partai Keadilan Sejahtera (Demokrat PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso melontarkan kritik  terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meski Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya, fraksi tersebut menilai masih banyak persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat PKS, Ketut Yudi Kartiko dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (2/7/2026).

Menurut fraksi tersebut, laporan pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebelumnya,  Fraksi Demokrat PKS mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 98,68 persen dan belanja daerah sebesar 91,83 persen.

Namun, di balik angka tersebut, mereka menilai terdapat sejumlah persoalan struktural yang harus segera dijawab pemerintah daerah.


Sorotan utama tertuju pada berubahnya rencana APBD yang semula defisit Rp96,5 miliar menjadi surplus Rp48,4 miliar.

Pergeseran hampir Rp145 miliar itu dinilai bukan sebagai prestasi, melainkan indikasi lemahnya pelaksanaan program pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD.

"Fraksi Demokrat PKS mempertanyakan apakah surplus tersebut merupakan hasil efisiensi atau justru akibat ketidakmampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program kerja," ungkap Ketut Yudi Kartiko.


Tak hanya itu, fraksi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp145,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp83,5 miliar merupakan dana transfer pemerintah pusat yang seharusnya digunakan untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Ironisnya, di lapangan masih ditemukan rendahnya realisasi rehabilitasi ruang kelas SD yang hanya mencapai 62,43 persen serta layanan kesehatan bagi penderita HIV yang baru terealisasi 44,78 persen.


Fraksi Demokrat PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk program perumahan rakyat bagi korban bencana, rehabilitasi ruang kelas SD, hingga pelatihan Satpol PP dan Satlinmas yang sama sekali tidak terlaksana sepanjang tahun anggaran 2025.

Selain itu,  Fraksi Demokrat PKS juga mempertanyakan realisasi belanja hibah pendidikan yang mencapai 117,93 persen atau melampaui pagu anggaran sebesar Rp8,71 miliar.

Mereka meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum dan mekanisme yang digunakan atas pelampauan anggaran tersebut.


Sebagai rekomendasi, Fraksi Demokrat PKS meminta pemerintah daerah menyusun peta jalan penyerapan dana yang masih mengendap.

Selain itu Menurut Fraksi Demokrat PKS, tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Bondowoso saat ini bukan lagi soal keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah APBD benar-benar diwujudkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

Editor: Riski Amirul Ahmad