Tidak hanya itu, kehati-hatian seluruh Pimpinan OPD dalam mengambil keputusan juga menjadi faktor penting untuk menghindari masalah hukum dan dampak negatif.
"Memahami aturan dan perubahan sistem anggaran menjadi prioritas. Keputusan yang diambil harus meminimalkan potensi masalah," tambahnya.
Meskipun demikian, masih ada beberapa sumber anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Pajak Harga Tertentu (DBHCHT) yang belum tersalurkan. Meski begitu, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut.
"Walaupun menghadapi berbagai kendala, kami bersama seluruh OPD tetap berupaya untuk menyelesaikan semua masalah yang muncul," tegasnya.
Dalam triwulan kedua tahun 2024, meskipun sempat dipertanyakan, peningkatan serapan anggaran ini menjadi bukti nyata akan kinerja pemerintah daerah yang berkelanjutan.
Editor : Riski Amirul Ahmad
Artikel Terkait
